Caramakan.com – Di tengah upaya memulihkan dan memperkuat fondasi ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menata ulang arah pembangunan dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam suasana hangat Welcoming Dinner Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang digelar di Grhadika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (9/2/2026) malam.
Mewakili Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, secara terbuka mengajak PHRI untuk memperkuat kolaborasi strategis. Bagi Pemprov Jateng, sinergi dengan pelaku industri perhotelan dan restoran bukan sekadar kerja sama seremonial, melainkan langkah nyata untuk mempercepat pembangunan pariwisata yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ajakan tersebut sejalan dengan visi besar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tengah menyiapkan arah pembangunan jangka menengah. Pada 2027 mendatang, sektor pariwisata berkelanjutan serta penguatan ekonomi halal berbasis syariah akan menjadi prioritas utama. Dua sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus memperkuat identitas Jawa Tengah sebagai daerah yang kaya budaya dan ramah bagi semua segmen wisatawan.
“Bagi kami, momentum ini sangat sejalan dengan program Pak Gubernur. Di tahun 2027 nanti, kita akan lebih fokus pada pengembangan pariwisata dan ekonomi syariah,” kata Sumarno, saat menyampaikan sambutan di hadapan para pelaku industri pariwisata dari berbagai daerah di Indonesia.
Sumarno menjelaskan, struktur pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama ini masih sangat didominasi oleh sektor konsumsi. Kondisi tersebut menuntut adanya stimulus yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks inilah, pariwisata dipandang sebagai pintu masuk paling efektif.
Menurutnya, setiap wisatawan yang datang bukan hanya membawa potensi pendapatan bagi hotel dan restoran, tetapi juga menggerakkan mata rantai ekonomi yang lebih luas. Mulai dari transportasi, kuliner lokal, cendera mata, hingga jasa-jasa pendukung lainnya yang sebagian besar digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pariwisata adalah pintu utama untuk meningkatkan konsumsi di Jawa Tengah. Dengan kunjungan yang lebih banyak, otomatis konsumsi meningkat dan dampaknya langsung dirasakan oleh pelaku UMKM,” tambahnya.
Kesadaran akan besarnya peran pariwisata mendorong Pemprov Jateng untuk melakukan langkah konkret di tingkat kebijakan. Salah satunya melalui reorganisasi birokrasi dengan membentuk dinas khusus yang menangani sektor ini secara terintegrasi, yakni Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Pembentukan dinas tersebut bukan tanpa alasan. Selama ini, pengelolaan budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif kerap berjalan sendiri-sendiri. Padahal, ketiganya saling terkait dan memiliki potensi sinergi yang sangat kuat. Dengan integrasi kelembagaan, Pemprov Jateng berharap dapat menghadirkan kebijakan yang lebih fokus, efektif, dan berkelanjutan.
Sumarno menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak boleh dipisahkan dari pengembangan pariwisata. Budaya bukan sekadar ornamen, melainkan ruh yang memberi identitas dan nilai tambah bagi destinasi wisata. Ketika budaya dilestarikan dan dikemas secara kreatif, maka pariwisata akan tumbuh tanpa kehilangan jati dirinya.
Selain wisata berbasis budaya dan syariah, Pemprov Jateng juga melihat peluang besar pada sport tourism atau wisata olahraga. Dalam beberapa tahun terakhir, tren wisata berbasis olahraga menunjukkan peningkatan signifikan, terutama di kalangan generasi muda dan komunitas hobi.
Sumarno menilai, event olahraga memiliki daya tarik yang kuat karena mampu mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Tak hanya itu, peserta event biasanya datang bersama keluarga atau komunitas, sehingga efek ekonominya menjadi berlipat.
“Kami sudah mendorong hampir seluruh daerah untuk mengadakan event lari, baik itu road run maupun trail run. Ini cara paling mudah untuk mendatangkan orang,” tutur Sumarno.
Menurutnya, Jawa Tengah memiliki bentang alam yang sangat mendukung untuk sport tourism, mulai dari kawasan pegunungan, pedesaan, hingga wilayah perkotaan. Event lari lintas alam, misalnya, tidak hanya menawarkan tantangan olahraga, tetapi juga pengalaman menikmati keindahan alam dan kearifan lokal.
Dalam konteks inilah, peran PHRI menjadi sangat penting. Ketersediaan akomodasi yang layak, layanan restoran yang berkualitas, serta keramahan pelayanan akan menentukan kesan wisatawan selama berada di Jawa Tengah. Kesan positif tersebut pada akhirnya akan mendorong kunjungan ulang dan promosi dari mulut ke mulut.
Sumarno pun menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Jawa Tengah sebagai tuan rumah Rakernas PHRI. Ia berharap, pertemuan nasional ini tidak berhenti pada diskusi dan rekomendasi, tetapi mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan.
“Kami minta bantuan rekan-rekan PHRI dari seluruh Indonesia, untuk menginformasikan potensi wisata Jateng ini kepada khalayak luas,” kata Sumarno.
Ajakan tersebut disambut positif oleh jajaran pengurus PHRI. Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI, Hariyadi BS Sukamdani, menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Pemprov Jateng dalam menyukseskan Rakernas I PHRI. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha merupakan kunci untuk menciptakan iklim pariwisata yang sehat dan berdaya saing.
Dalam kesempatan tersebut, Hariyadi juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang selama ini menjadi perhatian pelaku industri pariwisata. Salah satunya terkait dinamika regulasi yang dinilai masih memerlukan pengawalan dan sosialisasi yang lebih baik.
Ia menyinggung perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (KBLI) yang berdampak langsung pada sektor perhotelan dan restoran. Menurutnya, tanpa sosialisasi yang memadai, perubahan regulasi berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat pelaku usaha.
Selain regulasi, Hariyadi juga menyoroti pentingnya standarisasi akomodasi, khususnya homestay. Ia menilai, keberadaan homestay perlu diatur dengan jelas agar tetap sesuai dengan fungsi aslinya dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan industri perhotelan.
“Problem ini memang urusan pemerintah pusat, tapi mungkin sebagai pemprov perlu tahu juga,” pungkasnya.
Masukan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemprov Jateng dalam merumuskan kebijakan ke depan. Bagi pemerintah daerah, keberlanjutan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh promosi dan event, tetapi juga oleh kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif.
Melalui Rakernas PHRI ini, Jawa Tengah tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga menunjukkan keseriusannya dalam membangun pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, pariwisata Jawa Tengah diharapkan mampu tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ke depan, tantangan tentu tidak ringan. Namun dengan arah kebijakan yang jelas, dukungan industri, serta kekayaan budaya dan alam yang dimiliki, Jawa Tengah memiliki modal besar untuk melangkah lebih jauh. Rakernas PHRI pun menjadi titik temu penting, tempat gagasan, aspirasi, dan komitmen bertemu untuk satu tujuan bersama: menjadikan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
